Oleh sebab itu, BNPB mengajak Pemerintah Daerah dapat mencontoh hal baik dengan lebih meningkatkan kesiapsiagaan mulai personel, peralatan dan sinergitas antar kelembagaan. Karena tidak bisa bencana alam hanya ditangani oleh satu instansi melainkan perlu dibangun sinergitas.
Apa yang menjadi agenda kunjungan Kepala BNPB beserta jajaran di Provinsi Kalimantan Timur sekaligus untuk melakukan peninjauan dan analisa lebih lanjut wilayah Calon Ibu Kota Baru di Penajem Paser Utara dan Kutai Kartanegara, sebagaimana yang telah ditugaskan oleh Presiden Joko Widodo.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, BNPB melibatkan para pakar, ahli dan peneliti untuk melakukan kajian lebih lengkap sehingga ancaman bencana dapat diminimalisir sejak dini.
Dalam penyusunan analisa yang menjadi risiko bencana, BNPB pastinya membutuhkan waktu karena hal tersebut memerlukan lintas ahli atau pakar dari segala jenis fenomena alam yang dapat berpotensi menjadi bencana. Sehingga hasil kajian dan penelitian lebih dalam dapat menjadi pedoman dalam mengambil langkah mitigasi bencananya.
“Dengan kajian yang lebih dalam maka akan lebih baik lagi bagi kita untuk menyiapkan solusinya,” tutup Doni.
Sebagaimana yang telah disampaikan Kepala BNPB dalam rakor, sebagian besar wilayah di Provinsi Kalimantan Timur menjadi wilayah yang minim dari ancaman bencana, akan tetapi BNPB tetap mendorong agar sinergi Pemerintah Daerah dalam mengambil langkah mitigasi yang tepat tetap dilakukan untuk menghadapi adanya potensi ancaman bencana berdasarkan hasil kajian. (*)
