Headline Nasional | Komisi VIII Minta Kemensos Libatkan Pemda Dalam Proses Pendataan Penerima Bantuan

JAKARTA – Dalam rapat kerja dengan Kementerian Sosial, Ketua Komisi VIII, Yandri Susanto meminta Menteri Sosial, Tri Rismaharini melibatkan pemerintah daerah dalam proses pendataan penerima bantuan sosial.

Yandri pun meminta, agar Mensos memperkuat program dan kegiatan dalam rangka merestui perubahan iklim, potensi bencana dan perubahan dampak sosial akibat Covid-19, serta meningkatkan pengawasan terhadap kualitas Bantuan Pangan Non-Tunai yang disalurkan kepada masyarakat.

Sementara itu, anggota Komisi VIII DPR RI, Ali Ridha menyampaikan, bahwa anggaran Kementerian Sosial jangan sampai dikurangi, dia beralasan karena Kemensos mengemban tanggung jawab yang besar. Menurutnya Kemensos memiliki program yang menyentuh langsung dengan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam penanganan dampak Covid-19.

“Silakan bila ada pengurangan anggaran, tapi tidak di Kemensos. Saat ini Mensos dan jajaran sedang bekerja keras, dan oleh karenanya patut diapresiasi,” papar Ali Ridha saat Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (26/8).

Dalam rapat tersebut, Mensos mengajukan refocusing atau realokasi anggaran Tahun 2021 sebesar Rp1.668.783.366.000 dengan empat tahapan yang dipergunakan untuk melindungi program-program yang akan menyentuh masyarakat. Refocusing anggaran di Kemensos dilaksanakan melalui empat tahapan.

Tahap I senilai Rp374.594.502.000, Tahap II senilai Rp31.659.222.000, Tahap III senilai Rp1.114.801.193.000, dan Tahap IV senilai Rp147.728.449.000. Program yang akan dicapai dengan anggaran refocusing di antaranya pemanfaatan balai Kemensos untuk peningkatan kesejahteraan sosial, termasuk untuk orang dengan gangguan kejiwaan (ODGJ), penyediaan alat bantu aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, hingga perlindungan anak yatim. (*)