- Menolak hasil Panitia Pemilihan Dewan Pendidikan Kota Bogor.
- Menuntut dibukanya hasil uji kompetensi secara menyeluruh dan transparan.
- Meminta klarifikasi atas dugaan lolosnya peserta berstatus Tenaga Ahli Walikota.
- Mendesak Pemkot Bogor melakukan evaluasi dan audit proses seleksi.
- Mendorong dilakukannya seleksi ulang yang bersih, objektif, dan diawasi publik.
KPP menegaskan bahwa Dewan Pendidikan harus bebas dari kepentingan politik.
“Dewan Pendidikan bukan ruang kompromi politik, bukan pula tempat menitipkan loyalis kekuasaan. Jika proses awalnya sudah diragukan, maka seluruh hasilnya kehilangan moral dan kepercayaan publik,” tegas mereka.
KPP Bogor Raya memastikan akan terus mengawal persoalan ini. Mereka membuka kemungkinan melakukan advokasi publik, pengaduan resmi, hingga aksi terbuka jika Panitia Pemilihan dan Pemerintah Kota Bogor tetap bungkam.
“Transparansi adalah harga mati. Pendidikan tidak boleh dikorbankan demi kepentingan segelintir elit. Kota Bogor berhak atas Dewan Pendidikan yang bersih, independen, dan bermartabat,” tutup Beni. (DR)
Halaman
