KPP Bogor Raya Tolak Hasil Pemilihan Dewan Pendidikan, Soroti Transparansi dan Konflik Kepentingan

KOTA BOGOR – Komunitas Pemuda Peduli (KPP) Bogor Raya secara tegas menyatakan penolakan terhadap hasil Panitia Pemilihan Dewan Pendidikan Kota Bogor. Mereka menilai proses seleksi tersebut cacat transparansi, minim akuntabilitas, serta sarat kejanggalan prosedural.

Ketua KPP Bogor Raya, Beni Sitepu, menegaskan bahwa proses yang berlangsung tidak mencerminkan prinsip keterbukaan publik.

“Proses pemilihan ini tidak menggambarkan semangat transparansi yang seharusnya menjadi dasar utama dalam pengisian lembaga strategis seperti Dewan Pendidikan,” ujar Beni dalam keterangannya, Jumat (28/11).

Beni juga menyebut bahwa jalannya seleksi berlangsung tertutup dan tidak memberikan ruang partisipasi masyarakat.

“Kami melihat proses ini berjalan tertutup, elitis, dan jauh dari semangat partisipatif. Publik tidak pernah diberi akses terhadap nilai uji kompetensi, indikator penilaian, maupun dasar kelulusan peserta. Ini bukan sekadar persoalan teknis, ini soal legitimasi,” tegasnya.

KPP Bogor Raya turut menyoroti dugaan pelanggaran serius terkait persyaratan seleksi. Salah satu peserta yang dinyatakan lolos disebut masih berstatus sebagai Tenaga Ahli Walikota, padahal aturan secara tegas melarang calon anggota Dewan Pendidikan berasal dari jabatan publik atau posisi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

“Jika benar posisi tersebut masih aktif namun tetap diloloskan, maka patut diduga telah terjadi pembiaran konflik kepentingan oleh Panitia Pemilihan. Ini preseden buruk bagi tata kelola pendidikan Kota Bogor,” kata Beni.

Menurut KPP, hal tersebut tidak hanya merusak kepercayaan publik, tetapi juga menunjukkan kegagalan Panitia dalam menjaga independensi dan objektivitas proses seleksi.

Sampaikan Lima Tuntutan Utama

Atas berbagai kejanggalan itu, KPP Bogor Raya menyatakan lima tuntutan konkret: