Lapor ke Presiden, Mendagri Ungkap Inflasi Stabil dan Harga Beras Membaik

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 24 November 2025, untuk menerima laporan terkait kondisi inflasi dan perkembangan ekonomi di berbagai daerah. Dalam pertemuan itu, Tito mengungkapkan bahwa inflasi nasional tercatat year-on-year sebesar 2,86 persen, sementara year-to-date berada pada angka 2,1 persen.

“Artinya cukup terkendali baik, terutama sektor pangan juga malah menjadi penyeimbang deflasi,” ucapnya.

Tito juga menyampaikan bahwa komoditas beras yang sebelumnya menjadi perhatian kini menunjukkan perbaikan signifikan hingga keluar dari daftar pangan bermasalah. Ia menegaskan bahwa upaya stabilisasi harga telah berjalan efektif.

“Daerah-daerah yang mengalami penurunan (harga) makin banyak, yang mengalami kenaikan hanya sedikit sekali. Dan itu sudah dicover dengan baik saya kira oleh Menteri Pertanian Pak Amran, sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, kemudian juga Bulog bekerja sama dengan teman-teman Pemda,” tuturnya.

Meski begitu, Mendagri melaporkan adanya kenaikan pada beberapa komoditas seperti bawang merah, cabai, dan telur ayam ras. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian untuk mendukung kelancaran program MBG. Di sisi lain,

Tito juga menyoroti perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah yang rutin dibahas bersama Presiden. Ia mencontohkan perbedaan signifikan antarwilayah, mulai dari Maluku Utara yang mencatat pertumbuhan tertinggi hingga Papua Tengah yang mengalami kontraksi.

“Yang tertinggi misalnya Maluku Utara, ada yang minus yaitu Papua Tengah. Saya sampaikan, beliau tanya kenapa penyebabnya, di antaranya karena adanya ekspor dari Freeport yang tertahan, adanya smelter yang pernah terbakar, kemudian ada longsor ya di mana produksinya mereka menjadi tertahan. Itu mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Papua Tengah, Timika, itu mengalami kontraksi minus 8 persen,” jelasnya.

Selain itu, Mendagri juga melaporkan realisasi pendapatan dan belanja daerah per 23 November 2025. Dari total 552 daerah, pendapatan rata-rata mencapai 82 hingga 83 persen, sementara realisasi belanja berada di kisaran 68 persen.

“Kita mendorong tentunya belanjanya ya di atas 75 persen, 80 persen gitu,” katanya.

Tito turut memanfaatkan pertemuan tersebut untuk menyampaikan sejumlah isu lain kepada Presiden Prabowo, termasuk dukungan Kemendagri terhadap program pemerintah dan Komite Percepatan Pembangunan Papua.

“Saya minta kepada Bapak Presiden berkenan untuk menerima mereka, sekaligus memberikan arahan. Kalau bisa serempak dengan para kepala daerah se-Papua dalam rangka percepatan pembangunan,” ujarnya. (DR)