JAKARTA – Direktorat Kebijakan Bakamla RI menggelar Rapat Konsinyering Draf Final Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum (KKPH) di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.
Rapat ini dibuka oleh Deputi Kebijakan dan Strategi Bakamla RI, Laksda Bakamla Dr. Gregorious Agung W.D., M.Tr(Han), di Aula Ary Hasibuan, Mabes Bakamla RI pada Rabu (15/11).
Rapat ini dilandaskan pada potensi laut Indonesia yang sangat besar dan meningkatnya ancaman terhadap keamanan dan keselamatan laut. Dengan pertumbuhan jumlah nelayan dan kelompok masyarakat yang terbina oleh K/L, diperlukan kebijakan yang mendukung partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan KKPH.
Menyadari peningkatan kesadaran masyarakat terhadap keamanan maritim, Analis Kebijakan Ahli Madya Bakamla RI, Kolonel Bakamla Gontri Nopel, S.Pd., M.A.P., menjelaskan bahwa rapat menyetujui lima kebijakan utama, mencakup Pembangunan, Pembinaan Kemampuan, Regulasi, Anggaran, dan Pengawasan.
Partisipasi Universitas, K/L Terkait, dan Pemerintah Daerah turut menjadi bagian integral dari rapat ini. Kepala Bakamla RI, Laksdya TNI Dr. Irvansyah, S.H., M.Tr.Opsla., menyampaikan sambutan penutup yang dibacakan oleh Deputi Jakstra Bakamla RI.
Dalam sambutannya, beliau mengapresiasi kontribusi para narasumber, tenaga ahli, peserta, dan tim penyusun, serta menyatakan bahwa rekomendasi kebijakan yang dihasilkan akan menjadi acuan strategis K/L terkait untuk meningkatkan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di laut secara komprehensif, efektif, dan efisien. (*/DR)*
