Emil menyarankan supaya pemerintah mempertimbangkan dengan baik-baik kebijakan sumber daya alam yang telah diambil. Apakah kebijakan itu berbuah kesejahteraan bagi rakyat atau justru berdampak buruk pada ketahanan pangan. Apalagi, menurut Emil, Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada tahun 2040. Hal ini tentu berkaitan langsung dengan persediaan pangan yang tercukupi secara nasional. Menurut Emil, paradigma kebijakan sumber daya alam harus adil dan berorientasi pada kesejahteraan banyak orang serta daya tahan ekosistem lingkungan hidup.
Menutup ceramah, Emil berpesan tiga hal untuk pemerintah. Pertama, perbaikan dan peningkatan kualitas pendidikan serta prasarana umum seperti listrik, air dan jaringan telekomunikasi harus maksimal. Perbaikan pada sektor pendidikan akan bertautan langsung dengan pemerataan kesejahteraan. Sedangkan perbaikan akses atas prasarana umum merupakan syarat mutlak pelayanan pada hajat hidup orang banyak.
Kedua, menurut Emil, pemerataan pembangunan harus selalu memperhatikan konteks budaya, adat, alam, dan keragaman wilayah di seluruh Indonesia. Penyeragaman agenda pemerataan pembangunan jangan sampai salah kaprah. Sebab paradigma dan potensi antar daerah berbeda-beda.
“Singkatnya Indonesia bisa maju karena kekayaan alamnya sangat subur. Pola pikir Bhineka Tunggal Ika. Jangan Jawasentris. Kembalikan penggunaan SDA sesuai dengan posisi ekosistemnya didukung SDM yang memungkinkan Indonesia mencapai kesejahteraan bangsanya. Jadi kata kunci memahami kekayaan Indonesia adalah keanekaragaman, diversity,” imbuh Emil menyitir tiga perbedaan wilayah Indonesia yang tidak bisa dipukul rata” ujar penerima penghargaan bergengsi internasional Blue Planet Prize dan The J. Paul Getty Award for Conservation Leadership itu.
Terakhir, Emil berpesan bahwa kedaulatan pangan hanya bisa diwujudkan dengan kebijakan yang berpihak pada petani. Baik dalam konteks kualitas teknologi pertanian maupun kesejahteraan petani. Bagi Emil, peran penting petani sangat besar bagi pertumbuhan nyata ekonomi Indonesia.
“Nilai tukar petani jika dihitung antara 105 hingga 108 dari hasil produknya tetapi ongkos yang dikeluarkan 100. Sehingga sulit mengembangkan pendidikan anak, kesejahteraannya kebudayaannya. Di perkebunan 130 ongkosnya 100. Berarti produsen pertanian pangan kita mendapatkan imbalan yang tidak memadai karena itu (mereka) tertinggal. Petani kita tidak bodoh. Buktinya swasembada pangan tahun 1984. Kuncinya mendidik petani. Terbesar jumlah tenaga kerja 60 persen masih petani. Naikkan kualitas petani, maka seluruh bangsa akan naik juga” tutup Emil.
Sumber : Muhammadiyah
