Rapat Dengan Presdir Lippo, Andre Rosiade Pihak Meikarta Dzalim

JAKARTA – Didepan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk, PT Lippo Cikarang Tbk Ketut Budi Wijaya dan CEO PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) Indra Azwar, AnggotaKomisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade menegaskan, bahwa Indonesia tidak bisa diatur oleh Lippo Group.

“Jadi kalau bapak nggak bisa jawab, bilang. Biar kita panggil pimpinan bapak. Ini Republik Indonesia bukan republik Lippo. Nggak ada yang bisa atur-atur republik ini,” tegas Andre dengan nada tinggi dan menggebrak meja dalam rapat di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (13/2).

Andre juga mempertanyakan konsorsium mana saja yang menghilang dari proyek Meikarta. Pasalnya, sejumlah konsorsium disebut hengkang dari proyek ini sejak akhir 2018. Ia mencurigai konsorsium tersebut merupakan cangkang perusahaan Lippo Group.

Meskipun hal tersebut disangkal langsung oleh Ketut. Ia menyebut pimpinan konsorsium tersebut berasal dari China. Andre menyebut tak ingin kasus Meikarta berlarut-larut. Ia pun menyinggung pihak Meikarta mau mencabut gugatan Rp 56 miliar hanya karena dipanggil DPR.

“Kita nggak ingin kasus Meikarta berlarut-larut pak. Kalau kita nggak bejek bapak, nggak panggil ke DPR, bapak injek itu orang-orang (konsumen) itu pak. Saya dengar, oh kita bisa atur polisi, kita bisa atur hakim. Makanya bapak berani menuntut orang-orang itu,” ujar Andre dengan nada tinggi.

Menurut Andre, kalau DPR RI tidak turun tangan, pihak Meikarta tidak mungkin mencabut gugatan.

“Bahkan di tuntutan bapak, harta bergerak dan tidak bergerak orang-orang itu mau disita di pengadilan. Sakit jiwa pak. Bapak yang ngutang kok orang yang tuntut haknya bapak zalimi. Kalau DPR nggak turun tangan nggak mungkin bapak cabut!” tegas Andre. (*/DR)