Untuk itu Ruhiyat berharap pemerintah mengevaluasi program JKN sekaligus mengaudit keuangannya. Termasuk Fasilitas hingga tindakan rujukan.
“Membandingkan program JKN dengan program Jaminan Kesehatan Masyakarat (Jamkesmas). Pada tahun 2014, anggaran Jamkesmas tak lebih dari 8,6 triliun, tetapi masih menyisakan dana sisa yang disetor kembali ke Negara, dengan anggaran lebih besar, seharusnya JKN yang dijalankan BPJS ini lebih baik. Faktanya, justru lebih buruk dan selalu menambah beban APBN tiap tahunnya,” tandas Ruhiyat. (*)
Halaman
