JAKARTA – RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang diajukan pemerintah pada dasarnya untuk meningkatkan investasi dengan memberikan kemudahan dalam pemerian izin, kata Anis Byarwati, Anggota Badan Legislasi DPR RI, saat menjadi narasumber acara webinar.
Menurutnya, jika pemerintah ingin meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) harus melalui peningkatan konsumsi domestik, konsumsi rumah tangga, ekspor – impor dan belanja yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat.
“Dari keempat variabel diatas, kontribusi terbesar adalah konsumsi rumah tangga sebesar 56-60 persen. Jika tujuannya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, caranya adalah dengan meningkatkan konsumsi masyarakat. Harus ada upaya meningkatkan daya beli masyarakat,” kata Anis dalam siaran pers (23/8).
Adapun cara untuk meningkatkan daya beli masyarakat, menurut Anis, tidak cukup hanya dengan memberikan BLT dan Bantuan Sosial saja. Harus ada aksi penurunan harga-harga kebutuhan pokok. Namun tambahnya, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa harga kebutuhan pokok terus mengalami peningkatan.
“Ditambah melonjaknya tarif listrik, naiknya harga gas 3 kg serta naiknya iuran BPJS, menjadi beban tersendiri untuk rakyat,” imbuh politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR ini menilai penyebab rendahnya investasi di Indonesia bukan disebabkan karena masalah perizinan saja, akan tetapi penghambat investasi di Indonesia adalah masalah korupsi dan ketidakpastian hukum yang melingkupinya sebagaimana yang disampaikan World Economic Forum.
