Sri Mulyani Sebut APBN 2025 Terkendali, Maret Pendapatan Naik Rp200 Triliun

JAKARTA – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Maret 2025 dinyatakan tetap kuat dan terjaga oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers APBN KiTa edisi April 2025 yang berlangsung di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Selasa (30/4).

Menkeu mengungkapkan bahwa pendapatan negara sepanjang triwulan pertama mencapai Rp516,1 triliun atau sekitar 17,2 persen dari total target tahun ini. Pencapaian ini terdiri dari penerimaan perpajakan senilai Rp400,1 triliun — termasuk di dalamnya penerimaan pajak sebesar Rp322,6 triliun dan kepabeanan serta cukai sebesar Rp77,5 triliun — serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp115,9 triliun.

“Kalau teman-teman wartawan melihat posisi pendapatan negara di bulan Februari (2025) mencapai Rp316,9 triliun. Jadi, dalam waktu satu bulan, Maret saja, pendapatan negara mengalami kenaikan (sekitar) Rp200 triliun sendiri,” terang Menkeu.

Peningkatan tajam tersebut terlihat pada hampir semua lini penerimaan negara. Penerimaan pajak, misalnya, mengalami lonjakan signifikan dari Rp187,8 triliun per akhir Februari menjadi Rp322,6 triliun di penghujung Maret. Begitu pula dengan penerimaan dari kepabeanan dan cukai yang naik dari Rp52,6 triliun menjadi Rp77,5 triliun, serta PNBP yang meningkat dari Rp76,4 triliun menjadi Rp115,9 triliun.

“Kenaikan positif yang menggambarkan bahwa tren yang selama ini cukup menimbulkan perhatian -dari para media, pengamat, dan investor yang sebelumnya mengalami tekanan di Januari-Februari (2025)-, sudah menunjukkan adanya suatu pemulihan yang cukup meyakinkan. Jadi ini adalah hal yang positif yang kita harapkan nanti akan kami laporkan pada bulan-bulan selanjutnya,” tegas Menkeu.

Di sisi lain, belanja negara juga menunjukkan progres yang seimbang dengan realisasi mencapai Rp620,3 triliun atau setara dengan 17,1 persen dari total pagu anggaran. Rinciannya, belanja pemerintah pusat sebesar Rp413,2 triliun dan transfer ke daerah Rp207 triliun.

“Yang menarik pada postur APBN hingga akhir Maret, baik pendapatan negara maupun belanja negara, keduanya terhadap persentase target APBN adalah di 17%. Ini adalah hal yang relatif yang menggambarkan kecepatan yang relatif sama. Ini cukup baik, karena berarti kita masih optimis bahwa postur (APBN) 2025 yang diatur dalam UU 62 tahun 2024 mengenai APBN 2025 masih terjaga secara konsisten,” lanjut Menkeu.

Dalam aspek keseimbangan primer, APBN mencatatkan surplus sebesar Rp17,5 triliun hingga akhir Maret 2025. Capaian ini dinilai sebagai hasil dari strategi fiskal yang cermat dan adaptif menghadapi tantangan global.

“Posisi ini cukup baik dan kita akan tetap menjaganya sesuai dengan Undang-undang Nomor 62 tahun 2024 (mengenai APBN 2025). Melalui UU ini, APBN 2025 didesain dengan keseimbangan primer negatif Rp63,3 triliun. Jadi kalau sekarang ini masih positif maka ini adalah suatu hal yang bagus ,” kata Menkeu. (*)