KPK Sebut Rangkap Jabatan Ancam Integritas dan Tata Kelola Pemerintahan
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan komitmennya untuk menutup celah konflik kepentingan melalui kajian mendalam terkait praktik rangkap jabatan di lembaga publik. Upaya ini semakin kuat setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 128/PUU-XXIII/2025 yang menegaskan larangan bagi wakil menteri merangkap jabatan sebagai pejabat negara lain, komisaris BUMN/swasta, maupun pimpinan organisasi yang didanai APBN […]


