JAKARTA – Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediyati Hariyadi atau yang lebih dikenal sebagai Titiek Soeharto, menegaskan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) masih memiliki kewajiban untuk memberikan penjelasan terkait pembangunan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang.
Hal ini disampaikan Titiek usai menghadiri acara diskusi Hilirisasi Sektor Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Jumat (14/2).
Titiek menyatakan bahwa dalam rapat bersama Komisi IV DPR sebelumnya, KKP diminta untuk mengungkap siapa sebenarnya pihak di balik pembangunan pagar laut tersebut. Namun, hingga saat ini, KKP belum memberikan jawaban yang memadai.
“Tadi malam kita hanya rapat mengenai efisiensi anggaran. Tapi pada rapat sebelumnya, kami minta KKP mengungkap siapa di balik pagar laut ini. Jadi, KKP masih berutang penjelasan kepada kami,” ujar Titiek.
Ia menegaskan bahwa masyarakat berhak mengetahui siapa yang menginisiasi pemasangan pagar laut tersebut, mengingat hal itu merupakan bentuk pelanggaran hukum.
“Laut ini milik negara, bukan milik perorangan atau korporasi. Tidak ada yang berhak mengkapling-kapling laut tanpa aturan dan izin. Jadi, kami minta hal ini diungkap,” tegas Titiek.
Titiek juga mengingatkan bahwa pembongkaran pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang dilakukan secara swadaya oleh pemerintah. Oleh karena itu, pihak yang bertanggung jawab harus mengganti biaya yang telah dikeluarkan.
“Pencabutan pagar laut ini dilakukan oleh pemerintah. Jadi, pihak yang bertanggung jawab harus mengganti biayanya. Mereka harus diketahui, apakah itu perusahaan atau perorangan,” tambah mantan istri Presiden Prabowo Subianto itu.
Dalam rapat Komisi IV DPR pada Kamis (13/2) malam, Titiek sempat menyinggung soal pagar laut Tangerang. Ia meminta Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, untuk memberikan penjelasan lebih lanjut dalam rapat selanjutnya.
“Bapak-Bapak para mitra Komisi IV, sekalipun rapat ini hanya membahas efisiensi anggaran, masih ada beberapa isu aktual yang perlu dijelaskan, termasuk soal pagar laut. Mohon ini diungkap pada rapat yang akan datang,” ujar Titiek seperti dilansir YouTube TV Parlemen.
Menanggapi hal tersebut, KKP menyatakan akan terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak terkait. Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Doni Ismanto Darwin, mengatakan bahwa pemanggilan terhadap sejumlah pihak terus dilakukan untuk klarifikasi keterangan atas informasi yang telah didapat.
Selain itu, KKP juga telah mulai berbagi data hasil pemeriksaan dengan pihak berwenang, seperti kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk mendukung penegakan hukum yang lebih luas. (DR)
