KOTA BOGOR – Praktik premanisme yang berkedok organisasi, paguyuban, atau kelompok masyarakat masih marak terjadi di Kota Bogor. Korbannya beragam, mulai dari pedagang hingga pemilik lahan. Salah satu yang merasakan langsung dampaknya adalah Toni, tokoh pemuda Kota Bogor yang aktif dalam organisasi kepemudaan.
Toni mengapresiasi respons cepat aparat setelah dirinya melaporkan dugaan praktik premanisme yang menyasar lahan keluarganya di kawasan Bogor Tengah.
“Saya selaku tokoh pemuda mengapresiasi Polres Bogor Kota melalui AKBP Indra Ranu Dikarta, Polsek Bogor Tengah, Camat Bogor Tengah Dheri Wiriadirama, hingga Satpol PP Kota Bogor melalui Kasatpol PP Rahmat Hidayat,” ujarnya, Jumat (12/12).
Ia menceritakan bahwa lahan keluarganya yang telah dikelola puluhan tahun tiba-tiba diklaim oleh sekelompok oknum yang mengatasnamakan organisasi. Lebih parah lagi, kelompok tersebut membawa-bawa nama petinggi instansi dan mengancam dengan kekuatan massa yang sebelumnya terlibat kericuhan.
Toni juga mengungkap pengalaman pahit saat memulai usaha parkir di lahan tersebut. Ia menyebut adanya aturan sepihak yang diterapkan oknum paguyuban.
“Beragam aturan sepihak diterapkan oleh oknum paguyuban, mulai dari penunjukan juru parkir, pengaturan portal, hingga jam operasional yang semuanya harus mengikuti kemauan mereka,” tuturnya.
Alih-alih mendapat dukungan, Toni justru menghadapi tuntutan setoran dari kelompok yang mengaku memiliki wilayah tersebut.
“Pernah secara tidak langsung saya ditanya soal jatah retribusi paguyuban, berupa setoran pedagang dan parkiran,” tambahnya.
Situasi itu membuat pedagang kebingungan soal siapa yang berhak menerima retribusi: pemilik lahan atau oknum preman. Akibatnya, aktivitas berdagang menjadi tidak nyaman dan pungutan liar semakin marak.
“Ini sangat disayangkan karena menghambat proses berjualan. Praktik pungli terlihat jelas di depan mata,” tegasnya.
Toni berharap Pemerintah Kota Bogor dapat menekan praktik premanisme yang terus meresahkan masyarakat. Ia menilai, jika pembiaran terus terjadi, dampaknya akan menghambat pencapaian Indonesia Emas 2045 karena lingkungan yang tidak aman bisa memengaruhi perkembangan generasi muda.
Ia menegaskan bahwa pemberantasan pungli bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat.
“Kota Bogor terus berjuang untuk bebas pungli, tapi masyarakat harus berani melapor demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang optimal,” kata Toni. (DR)
