KOTA BOGOR – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor terus mendalami laporan dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kota Bogor. Proses tersebut dilakukan melalui pengumpulan data serta permintaan keterangan dari sejumlah pihak yang dianggap mengetahui pelaksanaan program tersebut.
Dalam tahap pendalaman, penyidik telah meminta keterangan dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Langkah ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam proses penyelidikan.
Beberapa pihak yang telah dimintai keterangan antara lain berasal dari Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan dan Permukiman (Perumkim), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor, Camat Bogor Timur, hingga Lurah Katulampa.
Salah satu yang telah memenuhi panggilan Kejari Kota Bogor adalah Camat Bogor Timur, Uay Setiawan. Ia mengonfirmasi bahwa dirinya telah dimintai keterangan terkait program Pokir DPRD.
“Ya, hanya diminta keterangan aja terkait Pokir,” ujar Uay Setiawan, Senin (20/7).
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Herry Karnadi dan Direktur Utama RSUD Kota Bogor belum memberikan tanggapan terkait pemeriksaan tersebut.
Sementara itu, Dewan Pengawas RSUD Kota Bogor sekaligus Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Erna Nur Aena, mengaku belum mengetahui adanya pemeriksaan.
“Saya belum terinfo,” kata Erna Nur Aena saat dikonfirmasi pada Rabu (15/7).
Sementara itu, Kasubsi Penyidikan dan Pengendalian Operasi Seksi Pidsus Kejari Kota Bogor Kevin Donahue Zega menyatakan pemeriksaan akan terus berlanjut, termasuk terhadap pihak DPRD Kota Bogor.
“Yang sudah diperiksa di antaranya dari RSUD, Dinas Perumkim, Camat Bogor Timur, dan Lurah Katulampa. DPRD nanti,” kata Kevin, pada Selasa (14/7). (DR)
