KOTA BOGOR – Polemik bantuan sosial bagi warga terdampak pandemi Covid-19 masih masih menjadi persoalan. Gumilar Yang merupakan anggota Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tingkat RW, Kelurahan Bubulak, Kecamatan Bogor Barat merasa kecewa dengan data bagi penerima bantuan sosial.
“Sebagai gugus tugas Covid-19 di tingkat RW saya sangat kecewa dengan apa yg terjadi saat ini, pendataan warga yang berhak menerima bantuan tidak jelas,” ujarnya, saat dikonfirmasi melalui layanan pesan.
Gumilar menjelaskan, menurutnya beberapa minggu yang lalu para Ketua RT di wilayah RW 04 Kelurahan Bubulak Kecamatan Bogor Barat diperintahkan utk mengumpulkan KTP & KK oleh pihak Kelurahan untuk didata sebagai penerima bantuan di masa pandemik Covid-19.
“Ini diluar data warga yang sudah mendapatkan program bantuan lain seperti PKH dan RASTRA,” tambahnya.
Namun menurut Gumilar, di wilayahnya sempat terjadi kekisruhan karena kuota per RT hanya 2 penerima bantuan. “Kami pun tetap melaksanakan perintah dari Kelurahan..dan Alhamdulillah ada peningkatan penerima bantuan dari 2 orang menjadi 10 orang per RT nya,” jelasnya lagiNamun kekecewan kembali datang pasalnya Data KTP dan KK yg dikumpulkan oleh para Ketua RT tidak menjadi data dasar keluarnya bantuan dari Dinas Sosial Kota Bogor.
“Yang keluar adalah data BDT Tahun 2017 kalau ngga salah, dengan dalih ada di data tersebut ada yang belum menerima bantuan program pada tahun 2017 (PKH& Rastra) nyata – nyata data yang keluar tersebut adalah warga di wilayah RW kami yang sudah mendaptkan bantuan program PKH maupun Rastra, dan dari 5 RT yang ada di wilayah kami RW 04 hanya 6 nama saja yang muncul..gimana mau kami menerima dengan data ini,” tambahnya.
Gumilar meminta keadilan dan pertanggung jawaban dari Pemerintah Kota Bogor dalam hal Dinas Sosial Kota Bogor. “Karena masalah tersebut diatas bahkan sempat terjadi kesalah pahaman antara warga dan salah satu RT di kami krn wilayah RT tersebut tidakk ada satupun warganya yang menerima bantuan dlm data dinsos,” tegasnya.
“Dilema buat kami yang ada dilapangan, yang berhadapan langsung dengan masyarakat, Harapan kami, tunda dulu data yg muncul saat ini, revisi kembali data yang real melalui KK dan KTP yang dikumpulkan oleh Ketua RT kemarin, secepat mungkin jangan bikin Masyarakat resah dan bergejolak,” tandasnya. (*)