Dalam pandangannya, Sekretaris Dinas (Sekdis) DKPP Kota Bogor, Wina, merupakan salah satu figur yang memenuhi kriteria tersebut.
Toni menilai salah satu pencapaian penting Wina terjadi saat memimpin Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Bogor. Di bawah kepemimpinannya, RPH berhasil meraih predikat sebagai salah satu rumah potong hewan terbaik melalui penerapan standar mutu yang ketat, menjaga rantai pasok daging aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH), serta meningkatkan kontribusi terhadap sektor hilir pertanian.
“Prestasi sebagai kepala RPH terbaik membuktikan bahwa Ibu Wina bukan sekadar pemangku jabatan administratif, melainkan eksekutor lapangan yang memahami hulu ke hilir urusan peternakan dan pangan. Kompetensi teknis seperti inilah yang menjamin kebijakan dinas ke depan akan jauh lebih membumi dan solutif,” kata Toni.
Secara terpisah, sejumlah pengamat kebijakan publik juga menilai efektivitas tata kelola pemerintahan daerah sangat bergantung pada keberanian Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam menerapkan sistem merit. Penempatan pejabat berdasarkan kompetensi yang linier diyakini mampu mempercepat pelayanan publik sekaligus memperkuat sinergi dengan petani dan peternak.
HPPMI Kota Bogor berharap Panitia Seleksi (Open Bidding) maupun Wali Kota Bogor menjadikan kompetensi dan rekam jejak sebagai indikator utama dalam menentukan Kepala DKPP. Langkah tersebut dinilai penting agar target-target strategis dalam RPJMD sektor ketahanan pangan dapat berjalan optimal tanpa terkendala proses adaptasi pejabat baru. (DR)
