Isu Kadis Titipan Menguat, Transparansi Dinas PUPR Kota Bogor Jadi Sorotan

“Ketika kami bertanya bisa dijelaskan total nilai anggaran yang dipakai untuk pemeliharaan jalan di depan SMAN 5 Bogor, sebagai pejabat dinas seolah enggan menjawab. Sampai kami tanya tentang ditetapkan DPA juga sulit untuk dijawab. Kalau anggarannya saja tidak disebutkan, bagaimana publik bisa menilai wajar atau tidaknya pekerjaan tersebut,” ujarnya.

Bagas menilai kondisi ini memperkuat dugaan adanya praktik yang tidak transparan dalam tubuh Dinas PUPR Kota Bogor. Menurutnya ada ketertutupan informasi di sini.

“Jangan salahkan kami menilai ada dugaan kongkalikong yang tersistematis. Hal ini diperkuat ketika kami coba hubungi Kadis PUPR melalui pesan, namun kadisnya diam seribu bahasa,” ucapnya.

Ia bahkan menyebut isu yang beredar tentang jabatan Kepala Dinas PUPR Kota Bogor, Esty, kian mencuat. “Melihat respon para karyawan Dinas PUPR Kota Bogor ini meyakinkan kami bahwa isu yang beredar bahwa Ibu Esty sebagai kadis titipan menjadi semakin kuat,” tegasnya.

Bagas menambahkan, gelombang aksi unjuk rasa yang marak terjadi belakangan ini menjadi bukti adanya masalah serius dalam tubuh pemerintahan Kota Bogor.

“Unjuk rasa yang terjadi di mana-mana menunjukkan memang ada yang tidak beres di dalam pemerintahan Kota Bogor. Tidak transparan, dan menutup segala akses informasi,” pungkasnya. (*)