Kasus Mandek 2 Tahun, Pakar TPPU Yenti Garnasih Tunjuk Sembilan Bintang, Ada Apa?

BOGOR – Polemik internal Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor yang mencuat sejak awal 2022 kini semakin memanas dengan masuknya unsur hukum dalam penyelesaiannya.

Permasalahan ini bermula ketika sejumlah dosen di Fakultas Hukum mengajukan petisi yang menuntut pemberhentian Dekan, Dr. Yenti Garnasih, karena dugaan pelanggaran aturan internal kampus.

Petisi yang tersebar luas ke publik memicu kekisruhan di internal kampus, memuncak pada aksi unjuk rasa pada 7 Maret 2022 di depan gedung Rektor Universitas Pakuan.

Dalam aksi tersebut, para pengajar menyuarakan kritik terhadap kepemimpinan Dr. Yenti dan meminta rektor memberhentikannya.

Beberapa isu yang disorot adalah pengabaian program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), dugaan konflik kepentingan, serta tata kelola fakultas.

Pada 25 Maret 2022, Rektor Universitas Pakuan, Prof. Bibin Rubini, resmi memberhentikan Dr. Yenti dari jabatan dekan.

Namun, Dr. Yenti membantah semua tuduhan tersebut, menyatakan bahwa tuduhan para dosen tidak berdasar dan hanya untuk menjatuhkannya.

Merasa difitnah, Dr. Yenti melaporkan kasus ini ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri pada 26 April 2022 dengan tuduhan pencemaran nama baik melalui media sosial.

Laporan tersebut terdaftar dengan nomor LP/B/0202/IV/2022, namun proses hukumnya berjalan lambat dan belum ada kepastian selama dua tahun.

Pada September 2022, Dr. Yenti kemudian meminta bantuan hukum dari Kantor Hukum Sembilan Bintang & Partners. Tim hukum yang diketuai Abdul Rozak menyatakan telah menemukan bukti kuat terkait unsur pidana dalam kasus ini, termasuk dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang melibatkan beberapa dosen dan pejabat struktural di Fakultas Hukum Unpak.

“Kami akan membuat perhitungan serius terhadap permasalahan ini. Tunggu saja tanggal mainnya,” tegas Abdul Rozak, dalam pernyataannya, Jumat (4/10). (DR)