
Isu kedisiplinan waktu ini disebut bukan persoalan baru dan telah menjadi pembicaraan sejak JM masih menjabat di lembaga legislatif. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mencederai prinsip kepemimpinan yang seharusnya menjadi teladan bagi aparatur pemerintahan.
Di tengah situasi tersebut, muncul informasi mengenai adanya upaya komunikasi persuasif dari kalangan legislatif. Salah satu anggota DPRD Kota Bogor dikabarkan berupaya menjembatani komunikasi dengan JM dalam beberapa hari terakhir.
Langkah tersebut dilakukan untuk mendorong agar Wakil Wali Kota segera kembali aktif menjalankan tugas operasional pemerintahan demi menjaga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
Seiring meningkatnya perhatian publik, Suhendar melalui LBH WPM berencana membawa persoalan ini ke tingkat nasional dengan melaporkannya kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Langkah tersebut dinilai relevan mengingat posisi Wakil Menteri Dalam Negeri saat ini dijabat oleh Bima Arya, mantan Wali Kota Bogor.
“Sebagai sosok yang memahami standar dedikasi pelayanan di Bogor, Pak Bima Arya di Kemendagri diharapkan dapat memberikan supervisi tegas. Kami akan bersurat secara resmi agar ada audit disiplin, sehingga kepentingan warga tidak terabaikan akibat absennya pimpinan daerah,” pungkas Suhendar.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Sekretariat Daerah (Sekda) Kota Bogor menyampaikan bahwa JM berada dalam kondisi kurang sehat. Namun, belum terdapat lampiran keterangan medis resmi yang disampaikan secara terbuka kepada publik.
Masyarakat kini menantikan kejelasan serta langkah konkret dari pimpinan daerah untuk kembali menjalankan tugas dan kewajiban konstitusionalnya dalam melayani warga Kota Bogor. (*)
Bangun Rumah, Renovasi Rumah dan Pekerjaan Sipil Lainnya YA ASPRO AJA
Jangan Tampilkan Lagi Ya, Saya Mau !