Jika ditilik program ini kental dengan aroma kapitalisasi, melihat nantinya pangan yang digarap ternyata ditentukan oleh Pemda yang kemudian akan disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Dan sudah menjadi rahasia umum yang menguasai pasar adalah para pemilik modal. Disinilah letak kapitalisasi dan digitalisasi. Alih-alih akan menjadi ekonomi masa depan justru program ini akan semakin meng-kapitalisasi Jabar. Harapan agar Jabar memiliki ketahanan pangan pun mustahil bisa diraih.
Inilah kenyataan pahit sistem kapitalisme, sehebat apapun program yang diwacanakan pemerintah tidak kunjung membawa rakyat pada kesejahteraan. Karena sejak semula, program yang digulirkan selalu disisipi dengan kepentingan segelintir pihak terutama para kapitalis. Karena merekalah dalang yang mengontrol kebijakan yang dikeluarkan penguasa.
Politik balas budi tidak pernah bisa dilepaskan dari siklus perjalanan berdemokrasi. Hubungan para kapital dan penguasa ibarat simbiosis mutualisme. Ada pihak yang mendanai agar orang-orang tertentu dapat memangku jabatan kemudian setelah menjabat harus membalas budi dengan produk kebijakan yang menguntungkan sang tuan. Walhasil, penguasa tidak pernah berfikir untuk mengurusi rakyat karena terlalu sibuk untuk memperkaya diri dan tuannya.
Borok sistem kapitalisme demokrasi, memang tidak bisa disembuhkan. Karena memang sudah cacat semenjak kelahiran nya. Untuk itulah perlu ada sistem pengganti yang mampu menjamin keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara yan dijalankan dengan adil dan bijaksana.
Serta, memiliki semua aspek ketahanan negara, termasuk ketahanan pangan yang sedang menjadi fokus pembahasan. Sistem ini tentu harus datang dari zat yang maha sempurna. Dialah Allah sang maha Pengatur, telah menurunkan kasih sayang nya berupa Syariat Islam.
