Natalius Pigai : Pengentasan Pengangguran Dan Penciptaan Lapangan Kerja

5. Revitalisasi Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja

Informasi pasar kerja dan bursa kerja, sangat penting artinya dalam mempertemukan penawaran dan permintaan tenaga kerja di pasar kerja. Peningkatan informasi pasar kerja dan bursa kerja merupakan salah satu strategi dasar dalam penanggulangan pengangguran dan setengah pengangguran. Kebijakan yang dikembangkan untuk meningkatkan informasi pasar kerja dan bursa kerja tersebut, antara lain dengan merevitalisasi bursa kerja pemerintah di tingkat Pusat, Propinsi dan kabupaten/kota, mendorong tumbuh dan berkembangnya bursa kerja swasta dan bursa kerja khusus di lembaga pendidikan dan pelatihan yang kredibel, mengembangkan jejaring kerjasama antara lembaga-lembaga bursa kerja tersebut secara on line dengan memanfaatkan teknologi informasi dan menjalin kerjasama kemitraan dengan lembaga bursa kerja di negara-negara lain untuk mengakses pasar kerja global dan mencoba memulai kebijakan link and match.

Adanya UU Penciptaan Lapangan Kerja akan menjadi salah satu revitalisasi peraturan perundangan yang mendukung pengembangan informasi pasar kerja tentang wajib lapor dan lowongan kerja.

6. Pengendalian Angkatan Kerja

Secara teoritis besar kecilnya pertumbuhan penduduk akan mempengaruhi jumlah angkatan kerja, namun demikian jumlah angkatan kerja kadang tidak tidak dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk pada periode yang sama. Angkatan kerja lebih banyak dipengaruhi oleh daya tampung sekolah terhadap anak usia sekolah 15 tahun ke atas serta kemampuan ekonomi keluarga untuk mengakses kesempatan bersekolah. Oleh karena itu, perluasan daya tampung sekolah dan perbaikan kondisi perekonomian keluarga perlu ditingkatkan, agar anak-anak usia sekolah tidak terlalu cepat masuk ke pasar kerja. Sejalan dengan strategi tersebut maka dikembangkan kebijakan wajib belajar 9 tahun dan sesuai dengan kemampuan secara bertahap ditingkatkan menjadi 12 tahun tanpa terputus. Disamping itu dikembangkan pula pendidikan non formal kesetaraan sampai dengan paket belajar setara SMTA serta Perguruan Tinggi terbuka.

Pengendalian angkatan kerja juga dilakukan untuk menciptakan iklim mobilitas penduduk dan angkatan kerja yang lebih proposional antara Jawa dan luar Jawa serta antara desa dan kota. Kebijakan ini dilakukan melalui pemberian fasilitas dan dorongan pembangunan yang lebih besar di luar Jawa dan daerah pedesaan.