f. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran
Sektor ini diharapkan dapat menyerap tambahan tenaga kerja sebanyak cukup banyak. Kebijakan yang dikembangkan adalah pengembangan pusat-pusat perdagangan, baik yang modern, semi modern maupun tradisional, yang ramah penciptaan lapangan kerja dengan tetap memperhatikan peningkatan produktivitas.
g. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi
Sektor ini diharapkan dapat menyerap tambahan tenaga kerja cukup banyak. Kebijakan yang dikembangkan untuk mencapai sasaran tersebut meliputi penghapusan monopoli usaha pengangkutan, perbaikan iklim kompetisi dalam penyediaan sarana transportasi, peningkatan kualitas SDM di bidang transportasi termasuk manajemen.
h. Sektor Keuangan dan Perbankan
Sektor ini diharapkan dapat menyerap tambahan tenaga kerja cukup. Untuk itu kebijakan yang dikembangkan adalah mendorong pertumbuhan usaha jasa keuangan, baik perbankan maupun lembaga keuangan lain, seprti pasar modal, dana pensiun, usaha jasa pembiayaan, akunting, auditing dan pembukuan serta usaha jasa penilai
i. Sektor Jasa-Jasa
Sektor ini diharapkan menyerap tambahan tenaga kerja cukup besar. Kebijakan yang dikembangkan di sektor ini antara lain peningkaan iklim usaha yang kondusif yang dapat merangsang tumbuh dan berkembangnya sedikit regulasi yang dapat dilaksanakan secara efektif dan konsisten. Pada dasarnya kebanyakan di sektor ini harus penuh ke hati-hatian banyaknya tenaga kerja yang terserap di sektor ini.
3. Bagaimana Dukungan Pemerintah Daerah
Dengan adanya kebijakan pemerintah untuk menjalankan otonomi daerah, maka perlu dilakukan suatu upaya pembangunan daerah yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja. Diharapakan kepada pemerintah daerah agar dalam perumusannya harus berpedoman pada kebijakan nasional agar secara bersama dapat tercapai target pemerintah pusat untuk menganggulangi pengangguran.
Dalam UU Penciptaan Lapangan Kerja perlu penegasan peran Pemda dalam mendukung kebijakan nasional. Kebijakan yang perlu dikembangkan diantaranya adalah pengembangan model pembangunan yang kondusif bagi penciptaan lapangan kerja tanpa diskriminatif. Penyederhanaan birokrasi perijinan dan pelayanan publik, penyederhanaan retribusi, pengembangan sektor dan komoditas unggulan, peningkatan kerjasama, keterkaitan dan keterpaduan Pusat dan Daerah.
