JAKARTA – Salah satu topik pembahasan Komisi II DPR RI dengan pemerintah adalah terkait dengan penuntasan seleksi penerimaan CPNS 2019-2020 dan juga masalah honorer kategori 2 (K2) yang sampai saat ini belum ada kejelasan. Komisi II DPR RI memahami bahwa pemerintah ingin mendapatkan kompetensi pegawai negeri (ASN) yang benar-benar memiliki kemampuan sesuai dengan bidangnya.
Demikian disampaikan Anggota Komisi II DPR RI Agung Widyantoro usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian PAN-RB, BKN, Kementan, Kemenkes, Kemendikbud, dan Kemenkeu yang membahas tentang pengawasan kinerja CPNS dan evaluasi masalah tenaga honorer di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2020)
“Kami tidak ingin proses rekrutmen CPNS ini dicampuradukkan dengan belum tuntasnya persoalan kebijakan honorer K2. Kami selaku Anggota Panja Seleksi Penerimaan CPNS 2019-2020 dan Penyelesaian Penanganan Masalah Tenaga Honorer Komisi II DPR RI meminta kepada semua pemangku kebijakan agar memprioritaskan dan fokus pada penuntasan kebijakan honorer K2. Jangan sampai keringat mereka kering sementara kesejahteraan selaku pegawai pemerintah tidak sepadan,” tandas Agung.
Ada hal-hal yang perlu dicermati, tambahnya, diantaranya yaitu berapa kemampuan keuangan negara dalam menuntaskan hal tersebut. Berapa celah fiskal yang sekarang sudah dimiliki dewan untuk APBN 2020 sudah tersedia di sana. Tetapi jangan sampai penuntasan masalah honorer K2 ini terabaikan.
“Terkait dengan proses seleksi CPNS, kami sudah melakukan kunjungan kerja spesifik ke berbagai daerah, di mana ada beberapa persoalan yang berhubungan dengan teknologi. Kemampuan teknologi yang harus dicermati, jangan sampai pada saat tes kemampuan dasar menjadi problem. Oleh karenanya harus dibesarkan kapasitasnya,” ujarnya.
