Polri Tindaklanjuti Aduan LBH Muhammadiyah Terkait Pagar Laut di Tangerang

JAKARTA – Polri telah menerima laporan terkait keberadaan pagar laut di Tangerang yang diajukan oleh LBH-AP PP Muhammadiyah bersama sejumlah koalisi masyarakat sipil.

Laporan ini akan ditindaklanjuti secara komunikatif dan kolaboratif dengan pihak-pihak terkait demi menemukan solusi terbaik.

“Aduan sudah kita terima. Langkah-langkah dalam penyelesaian hal tersebut perlu dilakukan melalui komunikasi dan kolaborasi,” ujar Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (20/1).

Polri juga memastikan akan menggandeng beberapa instansi terkait, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), untuk menyelesaikan polemik tersebut.

“Proses penyelesaian aduan ini akan dilakukan secara kolaboratif, melibatkan kementerian terkait seperti KKP dan lembaga-lembaga lainnya,” tambah Truno.

Truno meminta masyarakat untuk bersabar menunggu hasil penyelesaian yang tengah diupayakan oleh Polri bersama instansi lainnya.

Pagar laut sepanjang 30,16 kilometer yang membentang dari Desa Muncung hingga Pakuhaji, Tangerang, Banten, telah menjadi perhatian publik.

Struktur yang terbuat dari bambu setinggi enam meter, dilengkapi dengan paranet dan pemberat dari karung pasir, ini mulai dibangun sejak Juli 2024, namun baru viral pada Januari 2025.

Keberadaan pagar ini memunculkan banyak pertanyaan, terutama karena pembangunannya dilakukan tanpa izin resmi dari pemerintah pusat maupun daerah.

Berdasarkan informasi dari Ombudsman Wilayah Banten, pagar tersebut didirikan oleh warga yang menerima upah Rp 100.000 per orang atas arahan pihak yang hingga kini belum teridentifikasi.

Merespons situasi ini, Menteri Kelautan dan Perikanan telah menginstruksikan penghentian pembangunan pagar laut tersebut dan melakukan penyegelan. (DR)