KOTA BOGOR – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bogor akhirnya buka suara terkait insiden pemukulan yang melibatkan salah satu anggotanya dalam aksi demonstrasi mahasiswa Universitas Pakuan (Unpak) di depan Gedung DPRD Kota Bogor, Kamis (28/8).
Pelaksana Harian (Plh) Kasatpol PP Kota Bogor, Rahmat Hidayat, menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat dan peserta aksi.
“Pertama-tama kami ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat dan khususnya kepada peserta aksi atas insiden pemukulan yang dilakukan oleh salah satu anggota kami. Peristiwa ini terjadi di luar kendali, dan merupakan tindakan spontan karena situasi yang memanas di lapangan,” ujar Rahmat dalam konferensi pers, Kamis (28/8) malam.
Rahmat menjelaskan, kejadian bermula ketika Muhammad Farhan Rinaldi, anggota Satpol PP berstatus pegawai kontrak (PKWT/non-ASN), memukul salah seorang peserta aksi. Aksi tersebut, katanya, dipicu oleh emosi setelah melihat rekannya, Panji, mendapat perlakuan kasar dari massa.
“Yang bersangkutan sudah mengakui perbuatannya. Namun apapun alasannya, tindakan kekerasan tetap tidak dapat dibenarkan. Kami sudah melakukan pemeriksaan internal melalui Provos, dan hasilnya yang bersangkutan diberikan sanksi dinonaktifkan sementara selama tiga bulan,” jelas Rahmat.
Ia menambahkan, Satpol PP Kota Bogor berkomitmen menegakkan sanksi disiplin secara adil dan transparan. Pihaknya juga sedang menelusuri identitas mahasiswa korban untuk membuka ruang mediasi.
“Suasana aksi sempat memanas sehingga terjadi dorong-dorongan. Kami ingin memastikan ke depan ada ruang dialog dan mediasi, agar situasi serupa tidak terulang lagi,” imbuhnya.
Rahmat juga mengklarifikasi beredarnya potongan video di media sosial yang hanya memperlihatkan adegan pemukulan tanpa menampilkan saat salah satu anggota Satpol PP mendapat tendangan dari peserta aksi.
Sebagai langkah evaluasi, Satpol PP Kota Bogor berjanji memperketat pengawasan anggota di lapangan, terutama dalam pengendalian emosi serta penerapan pendekatan humanis saat menangani unjuk rasa.
“Kami akan meningkatkan pelatihan terkait manajemen emosi, penanganan massa secara humanis, serta menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia dalam pelaksanaan tugas. Kami pastikan insiden seperti ini tidak terulang kembali,” pungkas Rahmat. (DR)