Terima 4 Laporan, KPK Siap Telaah Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap menyelidiki dugaan korupsi dalam pelaksanaan kuota haji 2024.

Keputusan ini diambil setelah KPK menerima empat laporan terkait, dengan dorongan dari Anggota Komisi Hukum DPR Nasir Djamil.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, menegaskan bahwa KPK akan mengikuti prosedur yang ada.

“Sikap KPK tetap berjalan di aturan. Apabila memang ada laporan yang masuk, akan ditelaah, akan dicek kelengkapan administrasi, kelengkapan dokumennya,” ujar Tessa kepada wartawan pada Jumat, (2/8)

Sejumlah elemen masyarakat telah melaporkan dugaan korupsi tersebut dan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Tessa menambahkan bahwa jika laporan yang diterima KPK masih kurang lengkap, pihaknya akan meminta pelapor untuk melengkapinya.

“Kalau seandainya masih ada yang kurang, akan diminta untuk dilengkapi. Imbauan itu akan menjadi salah satu perhatian KPK, tentunya dengan memastikan bahwa proses yang ada berjalan dengan baik,” jelas Tessa.

Tessa juga menegaskan bahwa pelaksanaan haji merupakan kegiatan yang terkait dengan keuangan negara dan diaudit setiap tahun.

Jika audit menemukan penyimpangan atau dugaan korupsi, hal tersebut dapat dilaporkan ke aparat penegak hukum seperti KPK, Polri, atau Kejaksaan.

Gerakan Aktivis Mahasiswa UBK Bersatu (GAMBU) mencurigai adanya penyalahgunaan wewenang dalam pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus hingga 50 persen secara sepihak.

Mereka melaporkan dugaan korupsi yang melibatkan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki.

“Kami selaku pelapor mohon kepada Pimpinan KPK berkenan memanggil para terlapor tersebut serta pihak-pihak yang terkait untuk dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” kata Ketua GAMBU, Arya, kepada wartawan. (DR)