Aleg PAN Kota Bogor Terima Aduan PPDB Zonasi SMAN 10 Kota Bogor

KOTA BOGOR – Lagi dan lagi Anggota DPRD Kota Bogor menerima pengaduan terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Atas (SMA) / sederajat jalur zonasi. Dimana siswa yang mendaftarkan tidak jauh dari rumah tidak diterima.

“Ada beberapa aduan masyarakat yang rumah tinggalnya 600 meter tidak keterima di SMAN 10 kota Bogor. Saya juga menerima aduan dari warga Manunggal yang anaknya tidak masuk di SMAN 5 kota Bogor,” kata Anggota DPRD Kota Bogor dari Partai Amanat Nasional, Achmad Rifki Alaydrus kepada media, Senin (17/7).

Ia pun menduga adanya praktek titip Kartu Keluarga (KK) fiktif terjadi. Dimana pembuatan KK dengan barcode yang tidak sesuai dengan Disdukcapil. Dan untuk menjawab itu, maka permasalahan tersebut harus segera ditindaklanjuti.

“Saya juga merasa bingung dengan praktek ini (titip KK), yang di rugikan warga kota Bogor tapi yang merugikan juga warga kota Bogor juga, sama sama warga kota Bogor,” kata Rifki.

Ia pun menilai, carut marut PPDB yang terjadi ini berawal dari pemberlakuan aturan dari Kemendikbud yang tidak disesuaikan dengan infrastruktur atau jumlah sekolah yang ada di daerah.

“Mampu tidak dengan sistem zonasi. Nyatanya selama ini tidak ada keteradilan dari setiap kecamatan. Misalnya di Kecamatan Bogor Barat, SMAN hanya ada dua yakni SMAN 10 dan SMAN 5 saja. Dengan terbatasnya SMAN di kota Bogor, banyak ditemukan kecurangan-kecurangan,” ungkapnya.

Ia pun mengamini keinginan Wali Kota Bogor, Bima Arya agar kewenangan SMA dan SMK sederajat bisa di kembalikan kembali ke pemerintah daerah.

“Itu salah satu yang di gaungkan oleh pak wali kota Bogor Bima Arya pada saat acara APEKSI. Saya pikir di tahun berikutnya tidak terjadi masalah yang terus-menerus, sebab, itu kan salah satuh hak dasar masyarakat mendapatkan pendidikan,” tandasnya. (DR)