Pendukung Pemerintah Oposisi (Di luar pemerintahan) 1. PDI-P: 128 kursi 2. Golkar: 85 kursi 3. Gerindra: 78 kursi 4. Nasdem: 59 kursi 5. PKB: 58 kursi 6. PPP: 19 kursi Total: 427 kursi (74.26%) 1. Demokrat: 54 kursi 2. PKS: 50 kursi 3. PAN: 44 kursi Total: 148 kursi (25.74%) Selain kian dominannya pendukung pemerintah di parlemen, indikasi democratic backsliding yang terjadi juga kian diperparah manakala partai politik seperti Demokrat dan PAN yang tidak berada di dalam pemerintahan justru sering menunjukkan kesan abstain, sehingga hanya 4 menyisakan PKS sebagai satu-satunya partai politik yang mendeklarasikan dirinya sebagai oposisi secara jelas.
Kondisi ini tentunya tidak dapat dipisahkan dari fenomena illiberal democracy yang diungkapkan oleh Wartubon dan Aspinall dimana kemudian menjadikan indikasi democratic backsliding di Indonesia menjadi kian terlihat. Meskipun, secara historis fenomena ini juga pernah terjadi pada masa sebelumnya terutama sejak pemilu tahun 2004. Terlebih, hal itu dewasa ini juga tengah menjadi tren yang berkembang di sejumlah negara khususnya di tengah konteks saat mewabahnya pandemi Covid-19 seperti saat ini. Pasalnya, hal itu kemudian tidak dapat dipisahkan dari munculnya kecenderungan yang menunjukkan mulai menguatnya kekuasaan dan posisi eksekutif yang akhirnya turut membuat potensi otoritarianisme menjadi semakin kentara.
Dalam hal ini, merujuk pada laporan yang dirilis oleh Lokataru Foundation kemudian dapat diidentifikasi bahwa kecenderungan menguatnya kekuasaan dan posisi Eksekutif setidaknya dapat dilihat dalam sejumlah realitas, seperti yang kemudian berlaku di negara-negara Asia Tenggara lainnya, yakni Filipina, Kamboja dan Thailand. Bahkan, hal itu turut dikemukakan oleh Direktur Human Rights Watch (HRW) Asia Brad Adams bahwa terdapat indikasi yang cukup kuat dalam memperlihatkan kecenderungan dimana pemimpin-pemimpin di Asia Tenggara kemudian seolah menggunakan pandemi Covid-19 sebagai momentum untuk melakukan represi terhadap kritik-kritik yang muncul.
Hal ini setidaknya dapat dilihat dalam kasus-kasus yang mencuat di negara-negara Asia Tenggara tersebut, seperti aksi demonstrasi yang menentang rezim pemerintahan perdana menteri Prayuth Chan-ocha dan Maharaja Vajiralongkorn, penggunaan represi dengan melibatkan militer di Filipina di tengah pemberlakuan kebijakan lockdown, hingga adanya penangkapan yang dilakukan terhadap para anggota oposisi di Kamboja atas tuduhan telah menyebarkan konspirasi dan penghasutan pada masyarakat. Alhasil, kondisi-kondisi tersebut kemudian menunjukkan bahwa selain di Indonesia, ancaman democratic backsliding rupanya juga tengah menghantui negara-negara Asia Tenggara lainnya. Terlebih, hal tersebut turut diiringi dengan semakin kentaranya kecenderungan otoritarian akibat penggunaan tindakan represif yang akhirnya turut melanggar supremasi hak asasi manusia masyarakat yang dilakukan oleh rezim-rezim pemerintahan yang tengah berkuasa.
