“Kami atas nama LPKSM Bhayangkara utama akan menyurati dinas terkait, dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor, dan PD. Pasar Tohaga agar bisa saling berkoordinasi dan memantau penyaluran bantuan yang memakai uang rakyat yang tidak sedikit ini,” Pungkasnya.
Haidy meminta kepada pemerintah agar bisa membuktikan dan menepis rumor yang beredar dikalangan masyarakat bahwa ada oknum-oknum plat merah yang disinyalir kongkalingkong dengan perusahaan yang menyebabkan sembako sampai kepada penerima bantuan jauh dari kualitas dan kuantitas pedoman sembako yang diterapkan oleh pemerintah.
“Ya mari sama-sama kita buktikan saja bahwa tidak ada permainan dalam pemberian bantuan ini, dan tidak menutup kemungkinan bahwa di kecamatan lain juga terjadi seperti ini.
Maka dari itu saya juga menghimbau rekan-rekan aktivis lainnya untuk sama-sama mengontrol kinerja pemerintah, masyarakat sudah berharap BPNT dapat mengurangi beban hidup apalagi dalam situasi dan kondisi terdampak covid-19 ini tapi seakan-akan dijadikan kesempatan untuk meraup keuntungan bagi mereka yang tidak bertanggung jawab,”pintanya.
Hingga berita ini diturunkan instansi/institusi terkait belum dapat dikonfirmasi dan akan dilakukan konfirmasi kembali yang akan ditayangkan pada edisi berikutnya. (*)