Sorotan juga mengarah ke sektor BUMD dan BLUD. Perumda Tirta Pakuan (PDAM) dan PD Pasar menuai keluhan warga akibat gangguan distribusi air serta lambannya revitalisasi pasar. Bank Kota Bogor dinilai belum maksimal dalam penyaluran kredit mikro dan tertinggal dalam inovasi digital.
Sementara itu, RSUD Kota Bogor dan Puskesmas yang berstatus BLUD dinilai belum mampu memanfaatkan fleksibilitas kelembagaan untuk memangkas antrean panjang pasien BPJS dan keterbatasan fasilitas rawat inap.
Di tingkat dinas, hambatan besar tercatat di Dinas PUPR (proyek fisik), Dishub (parkir elektronik), Disperumkim (RTLH), DLH (sampah), serta DKPP (pertanian). Sejumlah dinas lain seperti Disdik, Dinkes, Diskominfo, Disparbud, Disperdagin, Diskopukm, Disarsipus, Disdalduk KB, DP3A, hingga DPMPTSP juga mencatatkan celah realisasi yang cukup lebar.
Kondisi serupa terjadi di enam kecamatan, yakni Bogor Timur, Barat, Utara, Selatan, Tengah, dan Tanah Sareal, yang gagal menyerap anggaran pemberdayaan masyarakat secara optimal akibat kendala koordinasi kewilayahan.
Menutup pernyataannya, Sion menegaskan bahwa kegagalan target 2025 harus dijadikan momentum untuk pembenahan menyeluruh.
“Kami di HPPMI menegaskan bahwa kegagalan target 2025 ini adalah alarm keras untuk melakukan pembersihan dan penyegaran birokrasi dari hulu hingga ke hilir. Jangan biarkan kursi jabatan menjadi tempat tidur, tapi jadikan tempat pengabdian,” tandasnya. (DR)
