KOTA BOGOR – Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Kecamatan Bogor Utara yang dilaksanakan di saung Dolken, Senin (16/1) Camat Bogor Utara, Riki Robiansyah melaporkan bahwa kegiatan kegiatan, sudah tercapai dan dikerjakan di tahun 2022 di wilayah Kecamatan Bogor Utara.
Menurutnya, diantaranya ada 100 lebih intervensi pengentasan ODF bersama dinas PUPR, Dinas Permukiman, Dinas LH dan CSR pihak swasta dan kesadaran masyarakat. Sementara sarana dan peasarana (Sarpras) di kelurahan kelurahan, penanganan banjir, pembangunan drainase, TPT, jalan setapak, pedestrian dan kegiatan teknis lainya oleh dinas terkait yang juga didukung oleh DPRD.
Selanjutnya adalah intervensi RTLH yang pada tahun 2022 sudah tercapai 498 RTLH diperbaiki di wilayah Kecamatan Bogor Utara.
Menyikapi laporan tersebut, secara umum Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor, Atang Trisnanto memberi nilai memuaskan dan mengapresiasi kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor pada tahun 20022, khususnya di wilayah Kecamatan Bogor Utara, kemarin.
Dijelaskan Atang, penilaian tersebut berdasarkan indikator kepuasan masyarakat dan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor. “Kinerja yang luar biasa ditandai dengan indikator yang memuaskan. Jadi penilaian ini bukan sembarang menilai,” kata Atang Trisnanto kepada wartawan, usai menghadiri acara tersebut.
“Alhamdulillah kami di DPRD tidak harus mengingatkan berkali-kali, karena dokumen SKPD, dokumen LPLS, dokumen RAPBD semua dikerjakan tepat waktu,” ucap Ketua DPRD, yang juga bakal calon Wali Kota Bogor 2024 dari PKS ini.
Oleh karena itu, Atang, menilai untuk kedepan Musrembang dapat menjadi sandaran untuk program di tiap wilayah. Sehingga tiap usulan kelurahan yang berkali-kali diusulkan harus direspon dan mendapat prioritas.
Sementara itu, Wali Kota Bogor, Bima Arya,, menyampaikan bahwa, di tahun 2023 ini program RPJMD dan program prioritas harus dikawal untuk diwujudkan. Menurut Bima, terdapat tiga poin dalam visi misi, yaitu Infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM) dan reformasi birokrasi.
Infrastruktur yang kondisinya darurat harus menjadi fokus prioritas, seperti lokasi rawan bencana yang memerlukan relokasi. “Untuk potensi pembangunan wilayah, harapan saya dan pak wakil itu, Bogor dapat terhubung dengan seluruh penjurunya melalui pedestrian,” sebut Bima.
Bima mengakui, dari sisi pembangunan SDM bahwa usulan Musrembang lebih dominan mengarah pada pembangunan Infrastruktur. Namun saat ini,kata Bima Arya, Pemkot Bogor juga terus melakukan upaya membangun SDM dengan pengentasan ODF dan stunting.
(JW)
