Selain itu, KNPI mendorong pemerintah mengoptimalkan aset-aset daerah yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal agar mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa memberikan beban tambahan kepada masyarakat.
“Kami juga mempertanyakan bagaimana BKAD memastikan setiap rupiah APBD digunakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Serta, apa indikator BKAD dalam menilai sebuah aset layak dipertahankan atau dikerjasamakan agar produktif menghasilkan PAD,” tegas pria yang juga menjabat sebagai Ketua HPPMI Kota Bogor ini.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Kepala BKAD Kota Bogor, Lia, memberikan penjelasan secara terbuka mengenai pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dari hasil diskusi itu, kedua belah pihak akhirnya menyepakati pembentukan Satgas Pengawasan Aset Daerah sebagai wadah kolaborasi antara pemerintah dan pemuda.
“Ibu Kepala BKAD menjawab berbagai rentetan pertanyaan itu dengan sangat baik dan terbuka. Hasil paling nyata dari pertemuan ini, KNPI Kota Bogor dan BKAD sepakat untuk membuat Satgas Pengawasan Aset Daerah,” ungkap Sion Toni.
Melalui Satgas tersebut, KNPI dan masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam mengawasi aset milik daerah. Apabila ditemukan dugaan aset yang terbengkalai, disalahgunakan, atau tidak dimanfaatkan secara optimal, laporan tersebut akan ditindaklanjuti secara terbuka melalui mekanisme Satgas.
“Ini adalah wujud pengawasan partisipatif dari pemuda. Kami ingin memastikan pengelolaan aset dan keuangan Kota Bogor berjalan transparan dan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (DR)
