KOTA BOGOR – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bogor bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor bersepakat membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Aset Daerah. Kesepakatan tersebut menjadi hasil utama dalam forum diskusi rutin “Ruang Ideologi Pemuda” yang digagas KNPI dan digelar setiap Jumat siang.
Forum yang menghadirkan Kepala BKAD Kota Bogor, Lia Kania Dewi, sebagai narasumber itu membahas berbagai persoalan terkait pengelolaan keuangan serta aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Diskusi berlangsung interaktif dengan melibatkan para pemuda yang mengangkat sejumlah isu strategis mengenai tata kelola aset daerah.
Wakil Ketua KNPI Kota Bogor, Sion Toni Samosir mengatakan kegiatan tersebut bertujuan mendorong keterbukaan informasi sekaligus membangun sinergi antara organisasi kepemudaan dengan pemerintah daerah dalam mengawasi pengelolaan aset.
“Kami menyoroti persoalan-persoalan fundamental. Mulai dari kondisi riil aset yang belum tersertifikasi atau bermasalah secara hukum, hingga langkah konkret BKAD dalam mencegah kebocoran anggaran dan potensi praktik korupsi di lingkungan Pemkot Bogor,” ujar Sion Toni Samosir dalam keterangannya.
Dalam forum tersebut, KNPI juga mengajukan sejumlah pertanyaan mengenai tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), efektivitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), hingga upaya memastikan pengelolaan aset tetap bebas dari kepentingan politik maupun kelompok tertentu.
Selain itu, KNPI mendorong pemerintah mengoptimalkan aset-aset daerah yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal agar mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa memberikan beban tambahan kepada masyarakat.
“Kami juga mempertanyakan bagaimana BKAD memastikan setiap rupiah APBD digunakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Serta, apa indikator BKAD dalam menilai sebuah aset layak dipertahankan atau dikerjasamakan agar produktif menghasilkan PAD,” tegas pria yang juga menjabat sebagai Ketua HPPMI Kota Bogor ini.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Kepala BKAD Kota Bogor, Lia, memberikan penjelasan secara terbuka mengenai pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dari hasil diskusi itu, kedua belah pihak akhirnya menyepakati pembentukan Satgas Pengawasan Aset Daerah sebagai wadah kolaborasi antara pemerintah dan pemuda.
“Ibu Kepala BKAD menjawab berbagai rentetan pertanyaan itu dengan sangat baik dan terbuka. Hasil paling nyata dari pertemuan ini, KNPI Kota Bogor dan BKAD sepakat untuk membuat Satgas Pengawasan Aset Daerah,” ungkap Sion Toni.
Melalui Satgas tersebut, KNPI dan masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam mengawasi aset milik daerah. Apabila ditemukan dugaan aset yang terbengkalai, disalahgunakan, atau tidak dimanfaatkan secara optimal, laporan tersebut akan ditindaklanjuti secara terbuka melalui mekanisme Satgas.
“Ini adalah wujud pengawasan partisipatif dari pemuda. Kami ingin memastikan pengelolaan aset dan keuangan Kota Bogor berjalan transparan dan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (DR)
