Komisi Pemberantasan Korupsi mengimbau pemerintah daerah transparan dalam mendistribusikan bantuan sosial kepada masyarakat dan mengevaluasi kriteria penerima bansos.
Berdasarkan laporan yang diterima JAGA Bansos per 12 Juni 2020, KPK menerima total 303 keluhan terkait penyaluran bansos. “Terbanyak yang dikeluhkan oleh masyarakat adalah tidak menerima bansos meskipun telah mendaftar, yaitu berjumlah 134 keluhan,” kata Plt Juru Bicara Pencegahan KPK Ipi Maryati.
Lebih lanjut dia menjelaskan, selain keluhan tidak menerima bantuan sosial, 6 topik keluhan lainnya yang juga disampaikan pelapor, yaitu bantuan dana yang diterima jumlahnya kurang dari yang seharusnya sebanyak 32 laporan.
Bantuan tidak dibagikan oleh aparat kepada penerima bantuan sebanyak 28 laporan, nama di daftar bantuan tidak ada (penerima fiktif) sebanyak 14 laporan, mendapatkan bantuan lebih dari satu sebanyak 4 laporan, bantuan yang diterima kualitasnya buruk sebanyak 3 laporan, seharusnya tidak menerima bantuan tetapi menerima bantuan sebanyak 2 laporan, dan beragam topik lainnya total 86 laporan.
Keluhan tersebut ditujukan kepada 130 pemda yang terdiri dari 9 pemerintah provinsi dan 121 pemerintah kabupaten/kota di 27 provinsi dan 2 kementerian serta 1 komunitas masyarakat. Provinsi yang paling banyak menerima keluhan adalah Jawa Barat dengan total sebanyak 74 keluhan meliputi 20 pemda, sedangkan sedangkan instansi yang paling banyak menerima keluhan adalah Pemkot Surabaya sebanyak 10 keluhan.
