Mahasiswa Sebut Program Tapera Tambah Penderitaan Rakyat

KOTA BOGOR – Meskipun hujan turun, aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bogor tetap melaksanakan aksi menolak program Tapera di depan Istana Presiden, Kota Bogor, pada Kamis, 27 Juni 2024.

Aliansi BEM se-Bogor berpendapat bahwa program Tapera yang diinisiasi oleh para pemimpin Indonesia justru menambah penderitaan masyarakat, khususnya di Kota Bogor.

Koordinator Aliansi BEM se-Bogor, Achmad Sobari, menjelaskan bahwa program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sama sekali tidak menguntungkan masyarakat.

“Kita ingin pemerintahan yang adil dan menyejahterakan rakyat, tanpa adanya program yang justru membuat rakyat menderita,” kata Achmad Sobari.

Oleh karena itu, lanjut Sobari, Aliansi BEM se-Bogor menyampaikan beberapa poin tuntutan kepada para pemimpin Indonesia.

Poin tuntutan:

1. Mendesak dan menolak pengesahan RUU TNI dan RUU POLRI.
2. Menolak Program TAPERA dan kebijakan yang merugikan masyarakat serta menuntut pencabutan peraturan tersebut. Negara harus bertanggung jawab penuh atas hak rakyat di sektor pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal yang layak.
3. Menuntut dan mendesak DPR untuk meninjau ulang RUU Penyiaran serta tidak mengesahkan RUU Penyiaran menjadi UU.
4. Menuntut pemerintah mengembalikan marwah Mahkamah Agung sesuai cita-cita negara.
5. Menuntut pencabutan izin pembabatan perkebunan sawit dan pengembalian hak masyarakat untuk mengelola hutan adat.
6. Menuntut peninjauan ulang tentang urgensi pengesahan PP Nomor 25 Tahun 2024 yang menawarkan ormas keagamaan untuk mengelola konsesi tambang.
7. Mendesak pemerintah mencabut Permendikbud Ristek Nomor 2 Tahun 2024 dan memastikan perguruan tinggi tidak menaikkan biaya pendidikan.
8. Mendesak Presiden Jokowi untuk mencopot jajaran direksi utama PT ANTAM terkait kasus korupsi yang merugikan negara. (DR)