JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI, Syamsul Bachri menyatakan bahwa dibanding masalah iuran, masyarakat lebih mempertanyakan masalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara kesehatan. Ia meminta agar Menteri Kesehatan memperhatikan hal tersebut dan segera memperbaikinya.
Hal ini disampaikan dalam rapat kerja lanjutan dengan Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Keuangan, Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) membahas langkah-langkah penyelesaian defisit Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Gedung Nusantara I DPR RI, Senin (29/10/2018).
“Yang mereka keluhkan adalah pelayanan. Sepanjang mereka mendapatkan pelayanan yang baik di puskesmas di rumah sakit dan sebagainya, nampaknya iuran tersebut tidak menjadi masalah. Karena mereka tahu jika membayar iuran sekian, mereka dibayarkan sekian puluh juta. Saya kira logik ya,” tutur politisi Partai Golkar tersebut.
Menurutnya, dari sisi pelayanan kesehatan setiap tahunnya Kementerian Kesehatan (Kemenkes) selalu berupaya melakukan peningkatan kualitas agar lebih baik. Namun politisi dapil Sulawesi Selatan ini memberikan catatan untuk mendorong Kemenkes agar melakukan peningkatan komitmen dari penyelenggara fasilitas kesehatan supaya tidak terjadi kecurangan-kecurangan.
“Jangan terus kita mendengar fraud atau ketidakjujuran. Saya kira perlu ada langkah-langkah yang harus dilakukan Kementerian Kesehatan, bagaimana mengawasi, bagaimana memverifikasi perilaku-perilaku yang tidak jujur. Perlu ada sanksi yang tegas,” ujarnya.
Sebelumnya, politisi kelahiran Sengkang ini turut mengapresiasi Kementerian Keuangan yang telah mencairkan dana cadangan untuk program JKN sebesar 4,993 triliun rupiah pada tanggal 24 September 2018 yang lalu. Selanjutnya ia berharap agar langkah-langkah pengendalian defisit dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. (*)
