KOTA BOGOR – DPRD Kota Bogor menyimpulkan bahwa, pembangunan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor pada akhir tahun 2023 tidak akan merata. Hal ini terungkap saat Rapat Kerja (Raker) dengan Camat se-Kota Bogor di Gedung DPRD Kota Bogor, Rabu 15 Februari 2023.
Untuk itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor, Jawa Barat akan mendorong pembangunan kantor serta sarana dan prasarana (sarpras) kelurahan menjadi salah satu prioritas pada rencana kerja tahun 2023.
“Para camat mengeluhkan bahwa anggaran sarpras kecil, BOP kecil dan pembangunan yang harusnya disegerakan juga tidak dikerjakan. Contohnya adalah pembangunan dan revitalisasi kantor kelurahan. Bahkan ada beberapa kantor kelurahan yang dilaporkan sudah mengalami rusak berat,” kata Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Anna Mariam Fadhilah.
Dalam rapat tersebut hadir, Ketua Komisi I, Heri Cahyono, Wakil Ketua Komisi I, Anna Mariam Fadhilah, Sekretaris Komisi I Fajari Arya Sugiarto beserta anggota Komisi I Ade Azkiah, Endah Purwanti, Siti Maesaroh, Ence Setiawan dan H. Mulyadi.
Diungkapkan, proyek strategis masih terpusat di sekitaran pusat kota saja. Hal ini terlihat dengan kondisi di wilayah, dimana pada 2023 ini, pembangunan kantor kelurahan banyak yang belum terealisasi. Untuk itu, komisi 1 meminta pemkot Bogor dalam hal ini Sekda Kota Bogor, Syarifah, agar segera membuat susunan anggaran untuk melaksanakan pembangunan kantor kelurahan di masa APBD Perubahan 2023 mendatang.
Menurut komisi 1, kantor kelurahan itu menjadi penting karena kantor kelurahan adalah representasi Pemerintah Kota Bogor yang berada di wilayah.
“Kalau kantor kelurahan tidak bisa digunakan karena rusak, bagaimana pelayanan bisa dijalankan. Sedangkan pembangunan yang sifatnya tidak esensial seperti taman, pedestrian bisa diberikan anggaran,” keluh Anna.
Tak hanya itu, kata dia, perjuangan Komisi I DPRD Kota Bogor untuk meningkatkan anggaran sarpras kelurahan nyatanya belum juga direalisasikan oleh Pemkot Bogor. Anna menyebutkan berdasarkan laporan para camat, anggaran sarpras kelurahan masih berada di angka Rp75 juta.
Sementara, dalam pembahasan APBD sebelumnya, Pemkot Bogor sudah berjanji menyiapkan anggaran Rp150 juta untuk masing-masing kelurahan.
“Tadi kita lihat ternyata perjuangan kami menyuarakan aspirasi untuk meningkatkan anggaran kelurahan, belum direalisasikan, kami sangat sedih. Saya rasa ini tergantung prioritas dan political will dari pemimpin daerah, nah kami sebagai DPRD tentu akan terus menyuarakan kebutuhan warga ini,” jelas Anna.
Selain itu, kata dia, Komisi I DPRD Kota Bogor pun akan memperjuangkan untuk menaikkan anggaran BOP RT, RW dan LPM yang sudah lima tahun tidak mengalami kenaikan.
Berdasarkan hasil rapat ini, nantinya Komisi I DPRD Kota Bogor akan membuat rekomendasi dan menyampaikan ke forum Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor agar bisa ditindaklanjuti bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
(JAW)
