KOTA BOGOR – Kota Bogor tengah menghadapi kenyataan pahit. Berdasarkan data terbaru, angka kemiskinan tahun 2025 mencapai 5,89 persen, atau sekitar 60.000 jiwa warga masih hidup di bawah garis kemiskinan. Namun ironisnya, di tengah situasi sulit ini, para pejabat Pemerintah Kota Bogor justru memilih untuk membeli mobil dinas baru.
Langkah tersebut menuai kritik tajam dari Komunitas Pemuda Peduli (KPP) Bogor Raya). Mereka menilai keputusan itu sebagai bentuk kebijakan elitis, tidak berempati, dan mengkhianati amanah publik.
“Sungguh ironi dan tamparan keras bagi rasa keadilan rakyat. Bagaimana mungkin di saat banyak warga harus menekan pengeluaran untuk sekadar makan dan menyekolahkan anak, pejabat malah memanjakan diri dengan fasilitas mewah dari uang rakyat?” tegas Ketua KPP Bogor Raya, Beni Sitepu dalam keterangan tertulisnya, pada Kamis (13/11).
Menurutnya,, kebijakan seharusnya diarahkan untuk menurunkan angka kemiskinan dan memperkuat ekonomi rakyat kecil, bukan memoles citra dan kenyamanan pejabat. Terlebih, langkah pembelian mobil baru ini dinilai bertentangan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang menekankan pentingnya efisiensi belanja negara dan daerah.
“Ini jelas mengabaikan Instruksi Presiden Prabowo Subianto. Rakyat tidak butuh mobil baru untuk pejabat — rakyat butuh kebijakan yang berpihak pada kehidupan mereka!” lanjut pernyataan KPP.
Melalui pernyataannya, KPP Bogor Raya mendesak Wali Kota Bogor untuk segera menghentikan rencana atau proses pengadaan mobil baru. Mereka juga meminta DPRD Kota Bogor agar tidak menutup mata dan berani bersuara menghentikan pemborosan anggaran tersebut.
“Alihkan anggaran untuk program nyata pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil. Bogor tidak butuh pejabat bergengsi, Bogor butuh pemimpin yang berempati. Saat rakyat menderita, pejabat tidak pantas berpesta!” tegas Beni. (DR)
