KOTA BOGOR – LBH Ansor Kota Bogor menerima aduan perihal belum dibayarkannya honor Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada pencoblosan Pemilu dan Pilpres yang digelar 14 Februari 2024
Ketua LBH Ansor Kota Bogor, Rudi Mulyana menuturkan, pihaknya menerima laporan bahwa PTPS, ada petugas yang belum dibayarkan honornya, 6 hari setelah bertugas.
“Sudah 6 hari pasca pencoblosan pemilihan umum honor pun belum diterima oleh Anggota PTPS tersebut, tentunya perbuatan demikian merupakan perbuatan dzolim,” ungkap Rudi dalam keterangannya, Rabu (21/2)
Menurut Rudi, belum dibayarkannya honor PTPS ini tentunya merupakan perbuatan zolim, aniaya dan mengecam perbuatan tersebut sebagaimana hadits Rasulullah SAW .
Rasulullah bersabda:
ألا من ظلم معاهدا ، أو انتقصه، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس ، فأنا حجيجه يوم القيامة . رواه أبو داود
Artinya, “Ingatlah! Barangsiapa berlaku aniaya terhadap seorang mu’ahad, menekannya, atau membebaninya dengan beban yang tidak mampu ia tanggung, atau merampas hak mereka, maka aku adalah orang yang akan memintakan pertanggungjawabannya (mu’ahad) kelak di hari kiamat” (HR. Abu Dawud).
Dari Anu Hurairah RA dari Nabi SAW bersabda :
Allah SWT berfirman : Ada tiga golongan (orang) yang Aku (Allah) musuhi (perangi) pada hari qiyamat, seseorang yang bersumpah (memberi gaji) atas nama-Ku lalu mengingkarinya, Seseorang yang menjual orang merdeka lalu memakan harganya (hasil penjualannya) dan seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya”. (HR. Bukhari).
Sementara itu, Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bogor, Supriantona menjelaskan, bahwa, masa kerja PTPS berdasarkan UU 7 tahun 2017, dimana PTSP bertugas hingga tanggal 21 Februari 2024.
“PTPS habis bertugas H+7, Sesuai dengan UU 7 tahun 2017. Jadi H+7 itu tanggal 21, Nah tanggal 22 sudah terdistribusi honor,” jelas Anto saat dikonfirmasi, Kamis (22/2)
Dan menurutnya, informasi terkait pembayaran honor tersebut sudah diinformasikan sejak awal.
“Ya kan menerima SK mereka bang,” singkat Anto. (DR)
