Ia menambahkan bahwa efisiensi tersebut tetap menjaga substansi program, seperti belanja wajib pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kepegawaian, serta penyelarasan antara APBD Kota Bogor dan anggaran dari pemerintah pusat dan provinsi.
“Membawa semangat efisiensi, tanpa mengurangi substansi”, ungkapnya, yang juga merupakan mantan Kepala BKAD Kota Bogor.
Dalam hal kelembagaan, Denny berencana membangun sinergi antara 36 perangkat daerah, 4 BUMD, dan BLUD. Peningkatan kapasitas SDM birokrasi menjadi fokus melalui pelatihan, pendidikan kompetensi, dan penguatan peran fungsional.
“SDM birokrasi adalah ruh yang menggerakan lokomotif pembangunan”, lanjutnya.
Ia juga menyoroti pentingnya memperkuat peran wilayah, mulai dari penguatan anggaran, SDM, hingga sarana prasarana di tingkat kecamatan dan kelurahan.
“Jangan sampai ada ungkapan, ujung tombak sekaligus ujung tombok”, ujarnya sambil tersenyum.
Sebagai Ketua PDBI Kota Bogor, Denny menyampaikan bahwa perencanaan pembangunan perlu dirancang secara tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS), mengacu pada dokumen RPJMD 2025–2029 yang berasal dari visi-misi kepala daerah.
“Paling tidak, ada 4 program nasional yang harus diakselerasi seperti Makan Siang Bergizi, Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, dan pembentukan Koperasi Merah Putih”, tegasnya. (DR)
