KOTA BOGOR – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor akan menelusuri secara menyeluruh proses perencanaan awal hingga tahap pemanfaatan proyek Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) guna memastikan penggunaan anggaran negara tepat sasaran dan berdampak bagi masyarakat.
Kejari Kota Bogor menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pengawasan ketat terhadap berbagai proyek pembangunan infrastruktur di wilayahnya, termasuk proyek yang berada di bawah Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bogor.
Langkah ini dilakukan agar setiap pekerjaan yang dibiayai oleh anggaran negara memiliki kualitas yang baik serta memberikan manfaat nyata bagi publik.
Kasi Intelijen Kejari Kota Bogor, Harius Prangganata, menyampaikan bahwa pihaknya aktif merespons berbagai informasi dan isu yang berkembang di masyarakat terkait pelaksanaan proyek fisik. Meski belum ada laporan resmi yang diterima, tim Intelijen tetap melakukan pengumpulan data serta mempelajari regulasi yang mengatur setiap proyek.
“Informasi banyak kami terima, tapi kami tidak akan ‘ujug-ujug’ (tiba-tiba) membawa itu ke ranah hukum tanpa cerita yang jelas. Kami mengumpulkan data, mempelajari aturan, mulai dari nilai pekerjaan hingga kesesuaian di lapangan,” ujar Harius saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (2/4).
Ia menekankan pentingnya keselarasan antara perencanaan proyek dengan hasil akhir di lapangan. Kejaksaan ingin memastikan bahwa fasilitas yang dibangun, seperti sarana olahraga, benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal dan tidak terbengkalai.
Harius juga menegaskan bahwa pihaknya tengah menelusuri seluruh tahapan proyek, mulai dari perencanaan hingga pemanfaatannya saat ini, untuk memastikan tidak ada pemborosan anggaran negara serta hasil pembangunan memiliki keberlanjutan jangka panjang.
“Kami tidak akan sampaikan semua informasi yang didapat ke publik saat ini, namun kami pelajari masing-masing pihak. Ini menyangkut kepentingan masyarakat. Anggaran negara yang digunakan jangan sampai sia-sia, keberlangsungan pekerjaannya harus jangka panjang, tidak hanya untuk sekarang,” tegasnya.
Terkait isu yang berkembang, termasuk sorotan dari DPRD Kota Bogor mengenai kekurangan fisik pada proyek GOR Indoor, Harius menyebut pihaknya tetap memantau situasi tersebut. Ia menilai setiap pihak, termasuk legislatif, memiliki peran dalam melakukan pengawasan.
Namun demikian, untuk menentukan apakah suatu pekerjaan bermasalah atau tidak, kejaksaan membutuhkan keterangan langsung dari pihak teknis yang bertanggung jawab, seperti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia jasa.
“Kalau dari jawaban ‘kanan-kiri’ itu masih belum pasti. Kami baru bisa menyimpulkan kegiatan itu salah atau benar setelah ada penjelasan dari pihak yang bertanggung jawab atau penyedianya. Jika hanya berpendapat, semua orang bisa berpendapat,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa setelah proses serah terima pekerjaan selesai, tanggung jawab beralih ke tahap pemeliharaan. Hal ini penting untuk memastikan fasilitas publik tetap terjaga kualitasnya dalam jangka panjang.
“Jika sudah ada serah terima, berarti sudah dianggarkan pula untuk memeliharanya nanti. Kami akan terus pantau dan monitor terus kegiatan itu,” pungkasnya.
Di bawah kepemimpinannya, Harius memastikan bidang Intelijen Kejari Kota Bogor akan tetap bersikap objektif dalam menelaah setiap persoalan, sehingga masyarakat memperoleh kepastian atas informasi yang beredar. (DR)
