Headline Bogor | KM UIKA Tolak Pembentukan Plt Kelembagaan Kemahasiswaan

KOTA BOGOR – Menindak lanjuti Peraturan Universitas Ibn Khaldun Bogor Nomor 002/PER/UIKA/2021 Tentang Perubahan Peraturan Universitas Ibn Khaldun Bogor Nomor 06/PER/UIKA/2021 Tentang Pedoman Kemahasiswaan, Organisasi Kemahasiswaan, Alumni Dan Dakwah Islamiyah Universitas Ibn Khaldu Bogor Tahun 2020.

Dalam peraturan ini ada perubahan dalam pasal 20A yang menjelaskan tentang ketentuan Pejabat Pelaksana Tugas yaitu Plt MPM, Plt DPM, Plt BEM tingkat Universitas, agar kelembagaan kemahasiswaan tingkat Universitas tidak mengalami “Kekosongan Kekuasaan” atau Vacum of Power.

Tentu sudah kita ketahui bersama bahwa Pelaksana Tugas tidak mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi dan alokasi anggaran, sesuai yang termaktub dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 14 ayat 7.

Jika merujuk kepada Peraturan Universitas Ibn Khalsun Bogor terdapat ambiguitas dan multi tafsir yang termuat dalam Pasal 6 ayat 2 tentang MPM-U yang di pilih berdasarkan perwakilan setiap fakultas di lingkungan Universitas sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang, berdasarkan hasil musyawarah DPM, BEM dengan Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan, juga pada ayat 4 DPM-U dibentuk dan dipilih oleh seluruh Mahasiswa yang aktif, sebanyak-banyaknya 15 orang.

Dalam Pasal 6 ayat 2 dan 4 ini tidak ada mekanisme dan juknis yang diatur dalam peraturan universitas maupun dalam AD/ART Kbm UIKA, sehingga rentan terjadinya sistem tunjuk secara langsung oleh Wadek 3 Bidang Kemahasiswaan dan mematikan kehidupan Demokrasi di dalam kampus. dan fakta yang terjadi beberapa fakultas tidak membuat mekanisme penyeleksian secara demokrasi, jujur, adil, terbuka, profesional dan proporsional, sehingga yang menjadi perwakilan tiap fakultas batal demi hukum karena di pilih berdasarkan penunjukan dan tidak berdasar.