Meski demikian, besarnya nilai kekayaan tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran hukum. Laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) merupakan dokumen pelaporan yang perlu dilihat berdasarkan rincian aset, utang, serta perubahan kekayaan dari tahun ke tahun.
Rukmana kemudian mempertanyakan kemungkinan adanya hubungan antara penggeledahan BKPSDM dengan dugaan praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Bogor.
“Apakah ini menyangkut dengan dugaan tidak pidana jual beli jabatan di Lingkungan Pemkab Bogor,” katanya.
Ia meminta KPK menjelaskan secara terbuka alasan penggeledahan Kantor BKPSDM serta kaitannya dengan perkara yang sedang masuk tahap penyidikan.
“KPK harus menjelaskan hubungan penggeledahan Kantor BKPSDM,” tegasnya.
Menurut Rukmana, keterangan resmi dari KPK diperlukan agar masyarakat memperoleh gambaran yang jelas mengenai perkara yang sedang ditangani dan tidak terjebak dalam berbagai spekulasi.
Apalagi, penggeledahan kantor pemerintahan dapat menimbulkan beragam pertanyaan apabila tidak disertai penjelasan mengenai konteks dan tujuan tindakan penyidikan tersebut. (SND)
