Menanggapi aksi tersebut, Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin turun langsung menemui massa didampingi Sekretaris Daerah dan jajaran dinas terkait.
“Membangun kota bukan sekadar kewajiban, tapi pengabdian. Terkait pengangguran, Perda Ketenagakerjaan sudah lahir saat saya masih di DPRD. Namun, dalam implementasinya, 70% seringkali berbenturan dengan regulasi di atasnya,” jelas Jenal di hadapan mahasiswa.
Terkait kemacetan dan ketidaktertiban pasar, Jenal juga menyinggung praktik pungutan liar yang merugikan pedagang kecil.
“Saya sangat sayang dan ingin warga sejahtera dengan meminimalisir pungutan liar. Saya minta Kapolres, jika ada oknum ASN yang melakukan pungli, tangkap segera!” serunya yang disambut riuh massa aksi.
Mengenai proyek jalan Batu Tulis, Jenal menjelaskan bahwa pembangunan tersebut berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Pemerintah Kota sudah mengalokasikan lahan senilai Rp11 miliar pada 2025. Saat ini kita menunggu proses lelang dari Provinsi. Pak Gubernur sudah meninjau langsung dan bulan ini diharapkan segera direalisasikan,” ujarnya.
Dalam dialog tersebut, Jenal meminta Dinas Tenaga Kerja dan pihak RSUD memaparkan capaian satu tahun terakhir secara terbuka kepada mahasiswa. Ia memastikan sembilan poin tuntutan akan menjadi bahan evaluasi serius pemerintah.
Mahasiswa pun memberikan tenggat waktu 24 jam kepada Pemkot Bogor untuk menunjukkan langkah konkret. Jika tidak ada tindak lanjut nyata, mereka mengancam akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar. (DR)
