Dalam laporan yang diajukan, Fahrizal meminta Kejaksaan memeriksa seluruh pihak yang namanya tercantum dalam berkas pengaduan. Pemeriksaan juga diharapkan menyasar pihak-pihak yang diduga mengetahui maupun memiliki keterkaitan dengan rangkaian peristiwa yang menjadi objek laporan.
Tak hanya terkait dugaan gratifikasi, laporan tersebut juga memuat informasi mengenai dugaan praktik politik uang yang disebut terjadi di salah satu kecamatan di Kota Bogor dan diduga melibatkan anggota KPU Kota Bogor. Fahrizal menyebut seluruh nama beserta data pendukung telah diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk dilakukan verifikasi.
Kasus ini dinilai menjadi ujian penting bagi komitmen penegakan hukum dalam menjaga integritas demokrasi di tingkat daerah. Publik kini menanti apakah laporan tersebut akan diproses secara menyeluruh atau berhenti setelah putusan etik dijatuhkan.
Bagi Fahrizal, pengungkapan fakta secara utuh jauh lebih penting dibanding sekadar menjatuhkan sanksi kepada satu orang. Ia menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi hanya dapat dipulihkan melalui penegakan hukum yang transparan, profesional, dan tanpa tebang pilih.
Sementara itu, pihak Kejaksaan Negeri Kota Bogor melalui Kepala Seksi Intelijen membenarkan telah menerima laporan terkait dugaan gratifikasi yang menyeret mantan Ketua KPU Kota Bogor tersebut (DR)
